MAKALAH JENIS-JENIS ANGGARAN SEKTOR PUBLIK

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kemampuan, kekuatan, serta keberkahan baik waktu, tenaga, maupun pikiran kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan makalah yang berjudul “JENIS-JENIS ANGGARAN SEKTOR PUBLIK” tepat pada waktunya.

Dalam penyusunan makalah ini, penulis banyak mendapat tantangan dan hambatan akan tetapi dengan bantuan dari berbagai pihak tantangan itu bisa teratasi. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bpk Muhammad Ahyaruddin, SE, M.Sc., Ak atas bimbingan, pengarahan, dan kemudahan yang telah diberikan kepada penulis dalam pengerjaan makalah ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan pada penulisan makalah ini. Maka dari itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan dari pembaca sekalian. Penulis berharap semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Pekanbaru, 30 Maret 2017

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ................................................................................................. 1

DAFTAR ISI ................................................................................................................ 2

BAB I PENDAHULUAN

A Latar Belakang............................................................................................................ 3

B Rumusan Masalah....................................................................................................... 3

C Tujuan......................................................................................................................... 4

BAB II PEMBAHASAN

A Perkembangan Anggaran Sektor Publik .................................................................... 5

B Anggaran Sektor Publik ............................................................................................. 5

C Anggaran Publik Dengan Pendekatan NPM .............................................................. 8

D Perubahan Pendekatan Anggaran .............................................................................. 10

E Anggaran Kinerja ....................................................................................................... 10

F Zero Based Budgeting................................................................................................. 11

G Planning, Programming, and Budgeting System ....................................................... 12

BAB III PENUTUP

A Kesimpulan ................................................................................................................ 15

DAFTAR PUSTAKA .................................................................................................. 16

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Definisi anggaran (budget) adalah rencana operasi keuangan, yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan, dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu.

Dalam organisasi sektor publik, penganggaran merupakan suatu proses politik. Pada sektor swasta, anggaran merupakan bagian dari rahasia perusahaan yang tertutup untuk publik, sebaliknya pada sektor publik anggaran justru harus diinformasikan kepada publik untuk dikritik, didiskusikan, dan diberi masukan.

Anggaran sektor publik penting karena beberapa alasan, yaitu karena anggaran merupakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan sosial-ekonomi, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, anggaran juga diperlukan karena adanya masalah keterbatasan sumber daya sedangkan keinginan masyarakat yang tak terbatas dan terus berkembang, dan anggaran juga diperlukan untuk menyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggung jawab terhadap rakyat.

Pada dasarnya terdapat beberapa jenis pendekatan dalam perencanaan dan penyusunan anggaran sektor publik. Secara garis besar terdapat dua pendekatan utama yang memiliki perbedaan mendasar. Kedua pendekatan tersebut adalah anggaran tradisional atau anggaran konvensional dan pendekatan baru yang sering dikenal dengan pendekatan New Public Management.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka kami merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perkembangan Anggaran Sektor Publik ?

2. Apakah pengertian dari Anggaran Tradisional?

3. Bagaimanakah Manajemen Anggaran Publik dengan Pendekatan New Public Management (NPM) ?

4. Bagaimana perubahan pendekatan anggaran ?

5. Apakah Pengertian Anggaran Kinerja dan Pedekatan Zero Bazed Budgeting?

6. Bagaimanakah Manajemen Anggaran Publik dengan Pendekatan Planning, Programming, and Budgeting System (PPBS) ?

C. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka kami menyusun beberapa tujuan penulisan makalah ini sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan perkembangan Anggaran Sektor Publik.

2. Untuk menjelaskan Anggaran Tradisional.

3. Untuk menjelaskan manajemen Anggaran Publik dengan pendekatan New Public Management (NPM).

4. Untuk menjelaskan perubahan pendekatan anggaran.

5. Untuk menjelaskan anggaran kinerja dan pendekatan Zero Bazed Budgeting.

6. Untuk Menjelaskan Manajemen Anggaran Publik dengan Pendekatan Planning, Programming, and Budgeting System (PPBS).

BAB II
PEMBAHASAN

A. Perkembangan anggaran sektor publik

Sistem anggaran sektor publik dalam perkembangannya telah menjadi instrumen kebijakan multifungsi yang digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan organisasi. Anggaran sebagai alat perencanaan kegiatan publik yang dinyatakan dalam satuan moneter sekaligus dapat digunakan sebagai alat pengendalian. Agar fungsi perencanaan dan pengawasan dapat berjalan dengan baik, maka sistem anggaran serta pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran harus dilakukan dengan cermat dan sistematis.

Sebagai sebuah sistem, perencanaan anggaran sektor publik telah mengalami banyak perkembangan. Sistem perencanaan anggaran sektor publik berkembang dan berubah sesuai dengan dinamika perkembangan manajemen sektor publik dan perkembangan tuntutan yang muncul di masyarakat. Pada dasarnya terdapat beberapa jenis pendekatan dalam perencanaan dan penyusunan anggaran sektor publik. Secara garis besar terdapat dua pendekatan utama yang memiliki perbedaan mendasar. Kedua pendekatan tersebut adalah (a) Anggaran Tradisional atau Anggaran Konvensional, dan (b)Pendekatan baru yang sering dikenal dengan pendekatan New Public Management.

B. Anggaran Tradisional

Anggaran tradisional merupakan pendekatan yang banyak digunakan di negara berkembang saat ini. Terdapat ciri-ciri dalam pendekatan ini, yaitu :

a. Cara penyusunan anggaran yang didasarkan atas pendekatan incrementalism

b. Struktur dan susunan anggaran yang bersifat line-item.

c. Cenderung sentralistis

d. Bersifat spesifikasi

e. Tahunan

f. Menggunakan prinsip anggaran bruto.

Struktur anggaran tradisional dengan ciri-ciri tersebut tidak mampu mengungkapkan besarnya dana yang dikeluarkan untuk setiap kegiatan, dan bahkan anggaran tradisional tersebut gagal dalam memberikan informasi tentang besarnya rencana kegiatan. Oleh karena tidak tersedianya berbagai informasi tersebut, maka satu-satunya tolok ukur yang dapat digunakan untuk tujuan pengawasan hanyalah tingkat kepatuhan penggunaan anggaran.

Incrementalism

Anggaran bersifat incrementalism, yaitu hanya menambah atau mengurangi jumlah rupiah pada item-item anggaran yang sudah ada sebelumnya dengan menggunakan data tahun sebelumnya sebagai dasar untuk menyesuaikan besarnya penambahan atau pengurangan tanpa dilakukan kajian yang mendalam. Pendekatan yang semacam ini tidak saja belum menjamin terpenuhinya kebutuhan rill, namun juga dapat mengakibatkan kesalahan yang terus berlanjut. Hal ini disebabkan karena kita tidak pernah tahu apakah pengeluaran periode sebelumnya yang dijadikan sebagai tahun dasar penyusunan anggaran tahun ini telah didasarkan atas kebutuhan yang wajar.

Masalah utama anggaran tradisional adalah terkait dengan tidak adanya perhatian terhadap konsep value for money. Dengan tidak adanya perhatian terhadap konsep value for money ini, seringkali pada akhir tahun anggaran terjadi kelebihan anggaran yang pengalokasiannya kemudian dipaksakan pada aktivitas-aktivitas yang sebenarnya kurang penting dilaksanakaan.

Anggaran tradisional yang bersifat incrementalism cenderung menerima konsep harga pokok pelayanan historis (historic cost of service) tanpa memperhatikan pertanyaan seperti :

1. Apakah pelayanan tertentu yang dibiayai dengan pengeluaran pemerintah masih dibutuhkan atau masih menjadi prioritas ?

2. Apakah pelayanan yang diberikan telah terdistribusi secara adil dan merata diantara kelompok masyarakat ?

3. Apakah pelayanan diberikan secara ekonomis dan efisien ?

4. Apakah pelayanan yang diberikan mempengaruhi pola kebutuhan publik ?

Akibat digunakannya harga pokok pelayanan historis tersebut adalah suatu item, program, atau kegiatan akan muncul lagi dalam anggaran tahun berikutnya meskipun sebenarnya item tersebut sudah tidak dibutuhkan. Perubahan anggaran hanya menyentuh jumlah nominal rupiah yang disesuaikan dengan tingkat inflasi, jumlah penduduk, dan penyesuaian lainnya.

Line-item

Struktur anggaran bersifat line-item yang didasarkan atas dasar sifat (nature) dari penerimaan dan pengeluaran. Penyusunan anggaran dengan menggunakan struktur line-item dilandasi alasan adanya orientasi sistem anggaran yang dimaksudkan untuk mengontrol pengeluaran. Anggaran tradisional disusun atas dasar sifat penerimaan dan pengeluaran, seperti misalnya pendapatan dari pemerintah atasan, pendapatan dari pajak, atau pengeluaran untuk gaji, pengeluaran untuk belanja barang, dan sebagainya, bukan berdasarkan pada tujuan yang ingin dicapai dengan pengeluaran yang dilakukan.

Kelemahan Anggaran Tradisional

1. Hubungan yang tidak memadai antara anggaran tahunan dengan rencana pembangunan jangka panjang.

2. Pendekatan incrementalism menyebabkansejumlah besar pengeluaran tidak pernah diteliti secara menyeluruh efektivitasnya.

3. Lebih berorientasi pada input daripada output. Kinerja dievaluasi dalam bentuk apakah dana telah habis dibelanjakan bukan apakah tujuan tercapai.

4. Sekat-sekat antar departemen yang kaku membuat tujuan nasional secara keseluruhan sulit dicapai. Keadaan tersebut berpeluang menimbulkan konflik, overlapping, kesenjangan dan persaingan antar departemen.

5. Proses anggaran terpisah untuk pengeluaran rutin dan pengeluaran modal/investasi.

6. Anggaran tradisional bersifat tahunan.

7. Sentralisasi penyiapan anggaran, ditambah dengan informasi yang tidak memadai menyebabkan lemahnya perencanaan anggaran. Sebagai akibatnya adalah munculnya budget padding atau budgetary slack.

8. Persetujuan anggaran yang terlambat, sehingga gagal memberikan mekanisme pengendalian untuk pengeluaran yang sesuai, seperti seringnya dilakukan revisi anggaran dan manipulasi anggaran.

9. Aliran informasi (sistem informasi finansial) yang tidak memadai yang menjadi yang menjadi dasar mekanisme pengendalian rutin, mengidentifikasi masalah dan tindakan.

C. Anggaran Publik dengan Pendekatan NPM

Era New Public Management

Sejak pertengahan tahun 1980-an telah terjadi perubahan manajemen sektor publik yang cukup drastis dari sistem manajemen tradisional yang terkesan kaku, birokratis, dan hierarkis menjadi model manajemen sektor publik yang fleksibel dan lebih mengakomodasi pasar. Perubahan tersebut bukan sekedar perubahan kecil dan sederhana. Perubahan tersebut telah mengubah peran pemerintah terutama dalam hal hubungan antara pemerintah dengan masyarakat. Paradigma baru yang muncul dalam manajemen sektor publik tersebut adalah pendekatan New Public Management.

Salah satu model pemerintahan di era New Public Management adalah model pemerintahan yang diajukan oleh Osborne dan Gaebler (1992) yang tertuang dalam pandangannya yang dikenal dengan konsep “reinventing goverment”. Perspektif baru pemerintah menurut Osborne dan Gaebler tersebut adalah :

1. Pemerintah Katalis : fokus pada pemberian pengarahan bukan produksi pelayan publik.

2. Pemerintah milik masyarakat : memberdayakan masyarakat daripada melayani.

3. Pemerintah yang Kompetitif : menyuntikkan semangat kompetisi dalam pemberian pelayanan publik.

4. Pemerintah yang digerakkan oleh misi : mengubah organisasi yang digerakkan oleh peraturan menjadi organisasi yang digerakkan oleh misi.

5. Pemerintah yang berorientasi hasil : membiayai hasil bukan masukan.

6. Pemerintah berorientasi pada pelanggan : memenuhi kebutuhan pelanggan, bukan birokrasi.

7. Pemerintah wirausaha : mampu menciptakan pendapatan dan tidak sekedar membelanjakan.

8. Pemerintah antisipatif : berupaya mencegah daripada mengobati.

9. Pemerintah desentralisasi : dari hierarki menuju partisipatif dan tim kerja.

10. Pemerintah berorientasi pada (mekanisme) pasar : mengadakan perubahan dengan mekanisme pasar (sistem insentif) dan bukan dengan mekanisme administratif (sistem prosedur dan pemaksaan).

Perbandingan Anggaran Tradisional dengan Anggaran Berbasis Pendekatan NPM

ANGGARAN TRADISIONAL	NEW PUBLIC MANAGEMENT
Sentralistis	Desentralisasi & devolved management
Berorientasi pada input	Berorientasi pada input, output, dan outcome (value for money)
Tidak terkait dengan perencanaan jangka panjang	Utuh dan komprehensif dengan perencanaan jangka panjang
Line-item dan incrementalism	Berdasarkan sasaran kinerja
Batasan departemen yang kaku (rigid department)	Lintas departemen (cross department)
Menggunakan aturan klasik : vote accounting	Zero-Base Budgeting, Planning Programming Budgeting System
Prinsip anggaran bruto	Sistematik dan rasional
Bersifat tahunan	Bottom-up budgeting
Spesifik

D. Perubahan Pendekatan Anggaran

Seiring dengan perkembangan zaman, muncul beberapa teknik penganggaran sektor publik, misalnya adalah teknik anggaran kinerja (performance budgeting), Zero Based Budgeting (ZBB), dan Planning, Programming, and Budgeting system.

Pendekatan baru dalam sistem anggaran publik tersebut cenderung memiliki karakteristik umum sebagai berikut :

1. Komprehensif/komparatif

2. Terintegrasi dan lintas departemen

3. Proses pengambilan keputusan yang rasional

4. Berjangka panjang

5. Spesifikasi tujuan dan perangkingan prioritas

6. Analisis total cost dan benefit (termasuk opportunity cost)

7. Berorientasi input, output, dan outcome, bukan sekedar input.

8. Adanya pengawasan kerja.

E. Anggaran Kinerja

Anggaran dengan pendekatan kinerja menekankan konsep value for money dan pengawasan atas kinerja output. Dominasi pemerintah dapat diawasi dan dikendalikan melalui internal cost awareness, audit keuangan dan audit kinerja, serta evaluasi kinerja eksternal.

Sistem anggaran kinerja yaitu sistem yang mencakup penyusunan program dan tolok ukur kinerja sebagai instrumen untuk mencapai tujuan dan sasaran. Mencakup pada penentuan unit kerja yang bertnaggungjawab atas pelaksanaan program, serta penentuan indikator kinerja yang digunakan sebagai tolok ukur dalam mencapai tujuan program yang telah ditetapkan.

F. Zero Based Budgeting (ZBB)

Konsep ZBB dimaksudkan untuk mengatasi kelemahan yang ada pada sistem anggaran tradisional. Penyusunan anggaran dengan menggunakan konsep ZBB dapat menghilangkan incrementalism dan line-item karena anggaran diasumsikan mulai dari nol (zero-base). Pada konsep ZBB penentukan anggaran didasarkan pada kebutuhan saat ini.

Proses implementasi ZBB

1. Identifikasi unit-unit keputusan

2. Penentuan paket-paket keputusan

a. Paket keputusan mutually-exclusive

b. Paket keputusan incremental

3. Meranking dan mengevaluasi paket keputusan

Keunggulan ZBB

1. Jika ZBB dilaksanakan dengan baik maka dapat menghasilkan alokasi sumber daya secara efisien

2. ZBB berfokus pada value for money

3. Memudahkan untuk mengidentifikasi terjadinya inefisiensi dan ketidakefektivan biaya

4. Meningkatkan pengetahuan dan motivasi staf dan manajer

5. Meningkatkan partisipasi manajemen level bawah dalam proses penyusunan anggaran

6. Merupakan cara yang sistematik untuk menggeser status quo dan mendorong organisasi untuk selalu menguji alternatif aktivitas dan pola perilaku biaya serta tingkat pengeluaran.

Kelemahan ZBB

1. Prosesnya memerlukan waktu lama

2. Manfaat jangka pendek

3. Membutuhkan teknologi yang maju

4. Merangking dan mereview merupakan pekerjaan yang melelahkan

5. Membutukan staf yang memiliki keahlian yang mungkin tidak dimiliki organisasi

6. Memungkinkan munculnya kesan yang keliru bahwa semua paket keputusan harus masuk dalam anggaran.

7. Implementasi ZBB menimbulkan masalah keperibadian dalam organisasi.

G. Planning, Programming, and Budgeting System (PPBS)

PPBS merupakan teknik penganggaran yang berorientasi pada output dan tujuan, penekananan utamanya adalah alokasi sumber daya berdasrkan analisis ekonomi.

Proses implementasi PPBS

1. Menentukan tujuan umum organisasi dan tujuan unit organisasi dengan jelas

2. Mengidentifikasi program-program dan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan

3. Mengevaluasiberbagai alternatif program dengan menghitung cost-benefit dari masing-masing program.

4. Pemilihan program yang memiliki manfaat besar dengan biaya yang kecil

5. Alokasi sumber daya ke masing-masing program yang disetujui.

Karakteristik PPBS

1. Berfokus pada tujuan dan aktivitas (program) untuk mencapai tujuan

2. Secara eksplisit menjelaskan implikasi terhadap tahun anggaran yang akan datang karena PPBS berorientasi pada masa depan

3. Mempertimbangkan semua biaya yang terjadi

4. Dilakukan analisis secara sistematik atas berbagai alternatif program :

a. Identifikasi tujuan

b. Identifikassi secara sistematik alternatif program untuk mencapai tujuan

c. Estimasi biaya total dari masing-masing alternatif program

d. Estimasi manfaat (hasil) yang ingin diperoleh dari masing-masing alternatif program.

Kelebihan PPBS

1. Memudahkan dalam pendegelasian tanggung jawab dari manajemen puncak ke manajamen menengah

2. Dalam jangka panjang dapat mengurangi bebean kerja

3. Memperbaiki kualitas pelayanan melalui pendekatan sadar biaya (cost-consciousnesss/ cost awareness) dalam perencanaan program

4. Lintas departemen sehingga dapat meningkatkan komunikasi, koordinasi, dan kerja sama antar departemen.

5. Menghilangkan program yang overlapping atau bertentangan dengan pencapaian tujuan organisasi

6. PPBS menggunakan teori marginal utility sehingga mendorong alokasi sumber daya secara optimal.

Kelemahan PPBS

1. PPBS membutuhkan sistem informasi yang cangggih, ketersediaan data, adanya sistem pengukuran, dan staff yang memiliki kapabilitas tinggi.

2. Implementasi PPBS membutuhkan biaya yang besar karena PPBS membuthkan teknologi yang canggih

3. PPBS bagus secara teori, namun sulit untuk diimplementasikan

4. PPBS mengabaikan realitas politik dan realitas organisasi sebagai kumpulan manusia yang kompleks

5. PPBS merupakan teknik anggaran yang statistically oriented. Penggunaan statistik terkadang kurang tajam untuk mengukur beberapa program tertentu saja.

6. Pengaplikasian PPBS menghadapi masalah teknis.

Masalah utama penggunaan ZBB dan PPBS

1. Bounded rationality, keterbatasan dalam menganalisis semua alternatif untuk melakukan aktivitas.

2. Kurangnya data untuk membandingkan semua alternatif, terutama untuk mengukur output.

3. Masalah ketidakpastian sumber daya, pola kebutuhan dimasa depan, perubahan politik, dan ekonomi.

4. Pelaksanaan teknik tersebut menimbulkan beban pekerjaan yang sangat berat.

5. Kesulitan dalam menentukan tujuan dan perankingan program terutama ketika terdapat kepentingan (conflict of interest).

6. Seringkali tidak memungkinkan untuk melakukan perubahan program secara cepat dan tepat.

7. Terdapat hambatan birokrasi dan perlawanan politik yang besar untuk berubah (resistence to change).

8. Pelaksanan tersebut sering tidak sesuai dengan proses pengambilan keputusan poitik.

9. Pada akhirnya, pemerintah beroperasi dalam dunia yang tidak rasional.

BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan

Anggaran sebagai alat perencanaan kegiatan publik yang dinyatakan dalam satuan moneter sekaligus dapat digunakan sebagai alat pengendalian. Agar fungsi pengendalian dan pengawasan dapat berjalan dengan baik, maka sistem anggaran serta pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran harus dilakukan dengan cermat dan sistematis.

Terdapat dua pendekatan dalam penyusunan angaran sektor publik, yaitu pendekatan tradisional dan pendekatan New Public Management. Pendekatan NPM dimaksudkan untuk mengatasi kelemahan dari sistem tradisional. Anggaran dengan pendekatan NPM terdiri dari beberapa jenis, yaitu anggaran kinerja, ZBB, dan PPBS. Anggaran dengan pendekatan NPM sangat menekankan pada konsep value for money dan pengawasan atas kinerja output.

Perubahan dari sistem anggaran tradisional menuju sistem anggaran dengan pendekatan NPM merupakan bagian penting dari reformasi anggaran. Reformasi anggaran sektor publik dilakukan untuk menjadikan anggaran lebih berorientasi pada kepentingan publik dan menekankan value for money. Beberapa jenis anggatan dengan pendekatan NPM, seperti ZBB, PPBS, dan Anggaran Kinerja perlu dikaji lebih mendalam sebelum diaplikasikan, karena pada masing-masing jenis anggaran tersebut memiliki kelebihan dan kelemahan. Penerapan sistem anggaran juga perlu mempertimbangkan aspek sosial, kultural, dan kesiapan teknologi yang dimiliki oleh pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET